Sejarah
Bandung
Mengenai asal-usul nama "Bandung",
dikemukakan berbagai pendapat. Sebagian mengatakan
bahwa, kata 'Bandung"
dalam bahasa Sunda, identik dengan kata "banding"
dalam bahasa Indonesia, berarti berdampingan.
Ngabandeng
(Sunda) berarti berdampingan atau berdekatan.
Hal ini antara lain dinyatakan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia
terbitan Balai Pustaka (1994) dan Kamus Sunda-Indonesia
terbitan Pustaka Setia (1996), bahwa kata "Bandung"
berarti
berpasangan dan berarti pula berdampingan.
Pendapat lain mengatakan, bahwa kata "bandung"
mengandung arti besar atau luas. Kata itu berasal
dari kata bandeng.
Dalam bahasa Sunda, ngabandeng adalah sebutan
untuk genangan air yang luas dan tampak tenang,
namun terkesan
menyeramkan. Diduga kata bandeng itu kemudian
berubah bunyi menjadi "Bandung". Ada
pula pendapat yang
menyatakan bahwa kata "Bandung" berasal
dari kata "bendung". Pendapat-pendapat
tentang asal dan arti kata
"Bandung" itu, rupanya berkaitan dengan
peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum
purba di daerah Padalarang
oleh lahar Gunung Tangkuban Parahu yang meletus
pada masa holosen (± 6000 tahun yang
lalu). Akibatnya, daerah
antara Padalarang hingga Cicalengka (±
30 kilometer) dan daerah antara Gunung Tangkuban
Parahu hingga Soreang (±
50 kilometer) terendam air menjadi sebuah danau
besar yang kemudian dikenal dengan sebutan "Danau
Bandung" atau
"Danau Bandung Purba". Berdasarkan
basil penelitian geologi, air "Danau Bandung"
diperkirakan mulai surut pada masa
neolitikum (± 8000 - 7000 s.M.). Proses
surutnya air danau itu berlangsung secara bertahap
dalam waktu berabad-abad.
Secara historis, kata atau nama "Bandung"
mulai dikenal sejak di daerah bekas danau tersebut
berdiri pemerintah
Kabupaten Bandung (sekitar dekade ketiga abad
ke-17). Dengan demikian, sebutan "Danau
Bandung" terhadap danau
besar itu pun terjadi setelah berdirinya Kabupaten
Bandung.
BERDIRINYA
KABUPATEN BANDUNG
Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung
dikenal dengan sebutan "Tatar Ukur".
Menurut naskah Sadjarah
Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri,
Tatar Ukur adalah daerah Kerajaan Timbanganten'
dengan ibukota di
Tegalluar.2 Kerajaan itu berada di bawah dominasi
Kerajaan Sunda-Pajajaran. Sejak pertengahan
abad ke-15, Kerajaan
Timbanganten diperintah secara turun-temurun
oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati
Ukur. Pada masa
pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan
suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian
besar wilayah
Jawa Barat, terdiri atas sembilan daerah yang
disebut "Ukur Sasanga".
Setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh (1579/1580)
akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha menyebarkan
agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur
menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang,
penerus
Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedanglarang
didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu
Geusan Ulun (1580-
1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat
yang terletak di sebelah barat kota Sumedang
sekarang. Wilayah
kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang
kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh
(sekarang bernama
Ciamis).
Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh
Raden Aria Suriadiwangsa, anak tiri Geusan Ulun
dari Ratu
Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah kekuasaan
Mataram sejak tahun 1620.5 Sejak itu status
Sumedanglarang
pun berubah dari kerajaan menjadi kabupaten
dengan nama Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan
Priangan
sebagai daerah pertahanannya di bagian barat
terhadap kemungkinan serangan pasukan Banten
clan atau Kompeni
yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram
di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645)
bermusuhan dengan
Kompeni dan konflik dengan Kesultanan Banten.
Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung
mengangkat Raden Aria Suriadiwangsa rnenjadi
"Bupati Wedana"
(bupati kepala) di Priangan (1620 - 1624), dengan
gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal
dengan
sebutan Rangga Gempol 1.6
Tahun 1624 Sultan Agung memerintahkan Rangga
Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura).
Oleh
karena itu, jabatan "Bupati Wedana"
Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol
1, yaitu Pangeran Dipati Rangga
Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga
Gede menjabat sebagai bupati wedana, Sumedang
diserang oleh
pasukan Banten. Oleh karena sebagian pasukan
Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati
Rangga Gede
tdak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya,
is menerima sanksi politis dari Sultan Agung.
Pangeran Dipati
Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan "Bupati
Wedana" Priangan diserahkan kepada Dipati
Ukur, dengan syarat is
hares dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni.
Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati
Ukur untuk
membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di
Batavia.7 Akan tetapi serangan itu mengalami
kegagalan. Dipati
Ukur menyadari bahwa sebagai konsekuensi dari
kegagalan itu is akan mendapat hukuman berat
dari raja Mataram,
misalnya hukuman seperti yang diterima oleh
Pangeran Dipati Rangga Gede, atau hukuman yang
lebih berat lagi. Oleh
karena itu-Dipati Ukur beserta para pengikutnya
membangkang terhadap Mataram. Setelah penyerangan
terhadap
Kompeni gagal, mereka tidak datang ke Mataram
melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati
Ukur itu dianggap
oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap
penguasa kerajaan Mataram. Terjadinya pembangkangan
Dipati
Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan,
antara lain karena pihak Mataram sulit untuk
mengawasi daerah Priangan
secara langsung, akibat jauhnya jarak antara
pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan.
Secara teoretis, bila
daerah sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka
kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah.
Namun demikian, berkat
bantuan beberapa kepala daerah di Priangan,
pihak Mataram akhimya dapat memadamkan "pemberontakan"
Dipati
Ukur.8 Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati
Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (daerah Bandung)
pada tahun 1632' Setelah "pemberontakan
Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung
menyerahkan kembali jabatan Bupati
Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga
Gede yang telah bebas dari hukumannya. Selanjutnya
Sultan Agung
mengadakan reorganisasi pernerintahan di Priangan,
dengan tujuan untuk menstabilisasikan situasi
dan kondisi daerah
tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang dan
Galuh dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten
Bandung,
Kabupaten Parakanmuncang, dan Kabupaten Sukapura
dengan cara mengangkat tiga orang kepala daerah
dari
Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas
"pemberontakan" Dipati Ukur Ketiga
orang kepala dimaksud adalah Ki
Astamanggala, umbul Cihaurbeuti, diangkat menjadi
"mantri agung" (bupati) Bandung dengan
gelar Tumenggung
Wiraangunangun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang
dan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura
dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga orang
itu dilantik secara bersamaan berdasarkan "Piagem
Sultan
Agung", yang dikeluarkan pada hari Sabtu
tanggal 9 Muhararn Tahun Alip11 (penanggalan
Jawa). Dengan demikian,
tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan
hari jadi Kabupaten Bandung, tetapi sekaligus
sebagai hari jadi
Kabupaten Sukapura dan Kabupaten " Parakanmuncang.
Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah
Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang
pemerintahan.
Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan)
dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajajaran
kemudian
Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas,
berubah menjadi daerah dengan status administratif
yang jelas, yaitu
kabupaten.
Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat
pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah
masing-masing.
Sadjarah Bandung (naskah) menyebutkan bahwa
Bupati Bandung Tumenggung Wiraangunangun beserta
pengikutnya
dari Mataram kembali ke Tatar Ukur. Pertama
kali mereka datang ke Timbanganten. Di sana
bupati Bandung
mendapatkan 200 cacah. Selanjutnya Tumenggung
Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak,
sebuah
tempat yang terletak di tepi Sungai Citarum
dekat muara Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran
Kabupaten Bandung
bagian selatan) sebagai ibukota kabupaten. Sebagai
daerah pusat Kabupaten Bandung, Krapyak dan
daerah sekitarnya
disebut "Bumi
Ukur Gede" .
Wilayah administratif Kabupaten Bandung di bawah
pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17),
belum diketahui
secara pasti, karena sumber akurat yang memuat
data tentang hal itu tidak/belum ditemukan.
Menurut sumber pribumi,
pada tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa
daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah
Timbanganten,
Kuripan, Sagaraherang, dan sebagianTanahmedang.
Boleh jadi, daerah Priangan di luar wilayah
Kabupaten Sumedang,
Parakanmuncang, Sukapura, dan Galuh, yang semula
merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga)
pada masa
pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah
administratif Kabupaten Bandung waktu itu. Bila
dugaan ini benar, maka
Kabupaten Bandung dengan ibukota Krapyak, wilayahnya
mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa,
Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya,
Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung, dan lain-lain,
termasuk daerah
Kuripan, Sagaraherang, dan Tanahmedang.
Oleh karena Kabupaten Bandung merupakan salah
satu kabupaten bentukan pemerintah kerajaan
(Mataram), dan
berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut,
maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung pun
mewarisi
sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki
berbagai jenis simbol kebesaran, pengawal khusus,
dan prajurit
bersenjata. Simbol dan atribut kebesaran itu
menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh
bupati atas
rakyatnya.
Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara
lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa
yang biasa dimiliki
oleh raja. Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan
jabatan, hak memungut pajak dalam bentuk uang
dan barang, hak
memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu
dan menangkap ikan, dan hak mengaditi.
Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung
dari penguasa Mataram, maka tidaklah heran apabila
waktu itu
bupati Bandung khususnya dan bupati di Priangan
umumnya berkuasa seperti raja.ls la berkuasa
penuh atas rakyat dan
daerahnya. Sistem pemerintahan dan gaga hidup
bupati merupakan "miniatur" dari kehidupan
keraton.16 Dalam
menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabatpejabat
bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu,
demang atau
kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu
kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala
desa), dan lain-lain.
Kabupaten Bandung berada di bawah pengaruh Mataram
hingga akhir tahun 1677. Selanjutnya Kabupaten
Bandung
jatuh ke bawah kekuasaan Kompeni. Hal itu terjadi
akibat perjanjian MataramKompeni (perjanjian
pertama) tanggal 19-
20 Oktober 1677.17 Di bawah kekuasaan Kompeni
(1677-1799), bupati Bandung dan bupati lainnya
di Priangan, tetap
berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di kabupaten,
tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni. Sistem
pemerintahan
kabupaten pada dasamya hampir tidak mengalami
perubahan, karena Kompeni hanya menuntut agar
bupati mengakui
kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil
bumi tertentu kepada VOC, dan bupati tidak boleh
mengadakan hubungan politik dan dagang dengan
pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan
"bupati wedana"
dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat
Pangeran Aria Cirebon sebagai "pengawas"
(opzigter) daerah
Cirebon-Priangan (Cheribonsche Preangerlanden).
Salah satu kewajiban utama bupati terhadap Kompeni
adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman
tertentu,
terutama kopi, dan menyerahkan hasilnya. Sistem
penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel.
Sementara itu, bupati
wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah
kekuasaannya. Bupati juga tidak boleh mengangkat
atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan
"Bupati Kompeni" atau penguasa Kompeni
di Cirebon .Agar bupati dapat
melaksanakan kewajiban yang disebut terakhir
dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan,
termasuk
penghasilan dari bidang itu, seperti bagian
zakat fltrah, tidak diganggu baik bupati maupun
rakyat (petani) mendapat
bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan
oleh Kompeni .
Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni-VOC (akhir
tahun 1779), Kabupaten Bandung beribukota di
Krapyak. Selama
itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun-temurun
oleh enam orang bupati. Tumenggung Wiraangunangun
(merupakan bupati pertama (angkatan Mataram)
yang memerintah hingga tahun 1681. Lima bupati
lainnya adalah
bupati angkatan Kompeni, yaitu Tumenggung Ardikusumah
(1681-1704), Tumenggung Anggadiredja 1 (1704-1747),
Tumenggung Anggadiredja II (1747-1763), R. Anggadiredja
III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah 1(1763-1794),
dan
R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829).22 Pada
masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah
II, ibukota Kabupaten
Bandung dipindahkan dari Krapyak ke Kota Bandung.
BERDIRINYA KOTA BANDUNG
Ketika
Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati R.A.
Wiranatakusumah II, kekuasaan Kompeni di Nusantara
berakhir
akibat VOC bangkrut (December 1799). Kekuasaan
di Nusantara selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah
Hindia
Belanda dengan gubernur jenderal pertama, Herman
Willem Daendels23 (1808-1811).
Sejalan dengan perubahan kekuasaan di Hindia
Belanda, situasi dan kondisi Kabupaten Bandung
pun mengalami
perubahan. Perubahan yang pertama kali terjadi
adalah pemindahan ibukota kabupaten dari Krapyak
di bagian selatan
daerah Bandung ke Kota Bandung yang terletak.di
bagian tengah wilayah kabupaten tersebut. Kapan
kota itu berdiri dan
bagaimana prosesnya, serta siapa pendirinya?
Antara Januari 1800 hingga akhir Desember 1807
di Nusantara umumnya dan di Pulau Jawa khususnya,
terjadi vakum
kekuasaan asing (penjajah), karena walaupun
Gubemur Jenderal Kompeni masih ada, tetapi is
sudah tidak memiliki
kekuasaan. Bagi para bupati, selama vakum kekuasaan
itu berarti hilangnya beban berupa kewajiban-kewajiban
yang
hams dipenuhi bagi kepentingan penguasa asing
(penjajah). Dengan demikian, mereka dapat mencurahkan
perhatian
kepada kepentingan pemerintahan daerah masing-masing.
Hal ini kiranya terjadi pula di Kabupaten Bandung.
Pada masa vakum kekuasaan itu, rupanya Bupati
Bandung R.A. Wiranatakusumah II menyadari, bahwa
Krapyak
sebagai ibukota kabupaten, lokasi dan kondisinya
menimbulkan berbagai kendala bagi jalannya pemerintahan
kabupaten. Krapyak sebagai ibukota kabupaten,
lokasinya tidak strategis, karena tempat itu
terletak di sisi bagian
selatan daerah Kabupaten Bandung, sedangkan
sebagian besar wilayah kabupaten berada di bagian
utara Krapyak.
Perjalanan dari Krapyak ke daerah-daerah lain
masih sulit dilakukan, karena prasarana dan
sarana transportasi belum
menunjang. Sementara itu, bila musim hujan,
daerah Krapyak merupakan daerah sasaran banjir
akibat meluapnya air
Sungai Citarum.24 Oleh karena itu, bupati merencanakan
untuk memindahkan ibukota kabupaten ke tempat
yang lebih
baik dan strategis bagi pusat pemerintahan.
Sementara itu, Gubemur Jenderal H.W Daendels
yang telah berkedudukan di Batavia, merencanakan
untuk
membangun Jalan - Raya Pos (Grote Postweg) dari
Anyer ke Panarukan. Tujuan utama pembangunan
jalan raya itu
adalah untuk memperlancar komunikasi antardaerah
dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa dari
kemungkinan
serangan pasukan Inggris25 yang waktu itu sudah
menduduki sebagian daerah India. Pelaksanaan
pembangunan jalan
raya dan sarana pelengkapnya diserahkan kepada
para bupati di daerah-daerah yang dilintasi
jalan itu. Para bupati
melalui para kepala cutak (distrik) di daerah
masing-masing mengerahkan rakyatnya untuk bekerja
rodi memperbaiki dan
memperlebar jalan yang telah ada (jalan lama),
atau membuka jalan barn yang dapat dilalui oleh
kereta pos. Di daerah
Kabupaten Bandung, jalan yang akan dibangun
menjadi Jalan Raya Pos adalah jalan yang membentang
dari Cihea di
bagian barat sampai dengan Ujungberung Kaler
di bagian timur laut, daerah perbatasan dengan
Kabupaten
Sumedang.26 Di bagian tengah daerah Bandung,
jalan itu melintasi Sungai Cikapundung (Jalan
Asia-Afrika sekarang).
Rupanya rencana pembangunan jalan raya itu merupakan
salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam
mencari
tempat untuk ibukota bare Kabupaten Bandung.
Tempat yang terpilih karena dianggap memenuhi
syarat adalah lahan di
sebelah barat Sungai Cikapundung (pusat kota
Bandung sekarang), tidak jauh dari jalan kecil
yang akan dibangun
menjadi Jalan Raya Pos. Tempat itu berjarak
± 11 kilometer dari Krapyak ke arah utara.
Menurut naskah Sadjarah Bandung (Koleksi Pleyte,
PLT 6, P 119), pada tahun 1809(?)27 Bupati Bandung
R.A.
Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya
pindah dari Krapyak ke daerah sebelah utara
dari lahan bakal ibukota.
Pada waktu itu lahan bakal kota Bandung masih
berupa hutan, tetapi di sebelah utaranya sudah
ada pemukiman, yaitu
Kampung Cikapundung Kolot, Kampung Cikalintu,dan
Kampung Bogor.
Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah
Cipaganti), kemudian is pindah ke Balubur Hilir.
Ketika Daendels
meresmikan pembangunan jembatan Cikapundung
(jembatan di Jalan Asia-Afrika dekat gedung
PLN sekarang), bupati
Bandung berada di sana. ,Daendels bersama bupati
melewati jembatan itu, kemudian mereka berjalan
ke arah timur
sampai di suatu tempat,29 (depan Kantor Dinas
PU , Jalan Asia-Afrika sekarang). Di tempat
itu Daendels menancapkan
tongkat seraya berkata: "Zorg, dat als
ik terug komhier een stad is gebouwd!"
("Usahakan, bila aku datang kembali ke
sini, sebuah kota telah dibangup!") .Rupanya
Daendelsmenghendaki pusat kota Bandung dibangun
di tempat itu.
Sebagai tindak lanjut dari ucapannya itu, Daendels
meminta bupati Bandung dan Parakanmuncang untuk
memindahkan ibukota kabupaten masing-masing
ke dekat Jalan Raya Pos. Permintaan Daendels
itu disampaikan melalui surat tanggal
25 Mei 1810 yang
berbunyi_ sebagai berikut.
25 Bloeimaand 1810
Verplatsing van de hoofd-negorijen
in de regentschappen Bandoeng en Prakanmoentjang
De landdrost der Jaccatrasche en Preanger bovenlanden
hij missive hebbende to kennen gegeven, dat
hem bij zijne
jongste inspectie was to ooren gekomen, dat
de hoofd-negorijen van Bandong en Praccanoentjang
to verre van den
nieuwen weg afgelegen waren, waardoor de werkzaamheden
aan de postwegen als anderen sterk kwamen to
lijden;
met voordragt mitsdien om gedagte hoofd-negorijen
to doen ver plaatsen, als die van Bandong naar
Tjikapoendang en
die van Praccanoentjang naar Andawadak, welke
beide plaatsen aan den grooten weg gelegen en
daartoe zeer geschikt
waren; en consideerende, dat behalve de voor
de genoemde verplaatsing op-gegeven, plausible
redenen,
daardoor sevens onderscheidene cultures zullen
worden bevorderd, uithoofde van de bijzondere
geschiktheid, welke
daardoor de gronden hebben, die in de environs
van de opgemelde, tot hoofdnegorijen voorgedragen
plaatsen gelegen
zijn; is conform de gedane voordragt besloten
de hoofd-negorij van Bandong to doen verleggen
naar Tjikapoendang en
die van Praccamoentjang naar Andawadak, met
autorisatie op den gedagten landdrost om hieraan
to geven de noodige
executie.
H.W. Daendels (Plakaatboek, XV, 1810)
Terjemahannya:
25 Mei 1810
Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dan Parakanmuncang
Setelah memberitahukan dengan surat kepada
penguasa Jakarta dan daerah pedalaman Priangan,
bahwa is telah mendengar ketika mengadakan inspeksi
yang
terakhir, bahwa ibukota Bandung dan Parakanmuncang
terletak jauh dari jalan yang barn, sehingga
pekerjaan
pembuatan jalan itu terlambat, oleh karena itu
diusulkan untuk memindahkan ibukota tersebut,
yaitu (ibukota) Bandung
ke Cikapundung dan (ibukota) Parakanmuncang
ke Andawadak, kedua tempat itu terletak di jalan
besar dan selain itu
sangat cocok dan di samping pemindahan yang
telah disebutkan juga mengenai beberapa tanaman-tanaman
akan
dapat ditingkatkan karena lahan yang diusulkan
menjadi ibukota dan sekitamya sangat subur;
bilamana keputusan usul
mengenai pemindahan ibukota Bandung ke Cikapundung
dan Parakanmuncang ke Andawadak tersebut diterima,
mohon paduka memberikan otorisasi dan perintah
yang harus dilaksanakan.
H.W. Daendels
Dalam hal pembangunan ibukota kabupaten, Bupati
R.A. Wiranatakusumah II tidak memilih tempat
yang ditunjuk oleh
Daendels, karena bupati telah memilih tempat
di sebelah barat Sungai Cikapundung. Tempat
itu dianggap lebih
memenuhi syarat, termasuk sprat menurut kepercayaan
tradisional yang bersifat "mistik"
dan letaknya tidak jauh dari
tempat yang ditunjuk oleh Daendels. Mungkin
pula pada waktu itu bupati Bandung sudah mengerahkan
sebagian
rakyatnya membuka hutan pada lahan bakal ibukota.
Sementara itu bupati Bandung pindah dari Balubur
Hilir ke Kampung Bogor (daerah Kebon Kawung
sekarang), tepatnya
ke daerah sekttar Gedung Pakuan (Rumah Dinas
Gubernur Jawa Barat sekarang, dulu gedung keresidenan).
Dari
tempat itu bupati lebih mudah menuju lahan bakal
ibukota baru yang sedang dibangun.
Naskah Sadjarah Bandung juga menyebutkan, bahwa
Bupati RA. Wiranatakusumah II pindah ke Kota
Bandung setelah
ia menetap di tempat tinggal sementara selama
dua setengah tahun, namun tidak ada penjelasan
tentang tanggal,
bulan, dan tahunnya. Dalam hubungan ini, Raden
Asik Natanegara melalui tulisannya yang dimuat
dalam Volks Almanak
Soenda 1938 menginformasikan, bahwa pindahnya
ibukota Kabupaten Bandung ke Kota Bandung bersamaan
dengan
pengangkatan Raden Suria menjadi Patih Kabupaten
Parakanmuncang. Kedua momentum tersebut dikukuhkan
dengan
besluit (surat keputusan) tanggal 25 September
1810.
Hal ini jelas tersurat dalam kalimat berikut
(bahasa Sunda, ejaan diubah menjadi ejaan baru):
Kulmuaran aya jalan besar anyar bewzang ngahadean
jeung ngagedean tea, dayeuh Bandung dipindahkeun
ti
Dayeuhkolot ka sisi jalan gede sin clkapundung,
an dayeuh Parakanmuncang dipindah-keun ka KampungAnawedak.
Ltq~rm'eun dipindahkeunana eta dua dayeuh, dins
sabisluit - keneh tg. 25 September 1810 diangkat
kana Patih
parakanmuneang, Raden Suria, Patinggi Cipacing,
ngaganti Raden Wirakusuma nu dilirenkeun lantaran
kurang cakep
jeung kedu. (Garis bawah dari peneliti).
(Dengan adanya jalan besar baru hasil perbaikan
dan pelebaran, ibukota (Kabupaten) Bandung dipindahkan
dari
Dayeuhkolot ke dekat jalan besar di tepi Ci
kapundung, sedangkan ibukota (Kabupaten) Parakanmuncang
dipindabkan
ke Kampung Anawedak. Bersamaan den an dipindahkannya
kedua ibu-kota itu, dalam besluityapg sama tt.
25
September 1810 Raden Suria, Patinggi Cipacing,
diangkat menjadi Patih parakanmuncang menggantikan
Raden
Wirakusuma yang diberhenti-kan karena kurang
cakap dan malas). (Garis bawah dari penelitt).
Pernyataan tersebut jelas menunjukkan, bahwa
tanggal 25 September 1810 adalah tanggal mulai
berfungsinya KotaBandung sebagai ibukota baru
Kabupaten Bandung. Oleh karena tanggal itu adalah
tanggal surat keputusan
(besluit), maka secara yuridis formal (de jure)
tanggal 25 September 1810 merupakan Hari Jadi
Kota Bandung.
Boleh jadi bupati mulai berkedudukan di Kota
Bandung setelah di sana terlebih dahulu berdiri
bangunan pendopo
kabupaten, walaupun konstruksi dan kondisi bangunan
itu masih sangat sederhana dan terbuat dari
kayu. Dapat
dipastikan pendopo kabupaten merupakan bangunan
pertama yang dibangun untuk pusat kegiatan pemerintahan
Kabupaten Bandung.
Berdasarkan data dari berbagai sumber, pembangunan
Kota Bandung sepenuhnya dilakukan oleh sejumlah
rakyat
Bandung di bawah pimpinan Bupati R.A. Wiranatakusumah
II. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa
Bupati R.A.
Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding
father) kota Bandung.
Tatakota Bandung dirancang berdasarkan pola
kota tradisional dengan meniru kota kerajaan
(kota istana). Hal itu
ditunjukkan oleh ciri-cirinya, yaitu alun-alun
sebagai pusat kota dengan pohon beringin di
tengahnya, pendopo
kabupaten, mesjid, dan "Bale Bandung"
atau Balai Kota (stadhuis) yang biasa disebut
juga"Paseban" atau
`Babancong"3'). Bangunan-bangunan itu masing-masing
dibangun di sebelah selatan, barat, dan utara
dari alun-alun.
Komponen lain yang melengkapi tatakota Bandung
pada tahap awal adalah rumah bupati di sebelah
timur alun-alun dan
kepatihan di arah barat-daya dari alun-alun.
Bangunan-bangunan itu merupakan bangunan tradisional,
terbuat dari kayu
dengan atap ijuk atau alang-alang. Di sekitar
pendopo dibangun jalan kecil ditaburi batu kerikil
dengan kikis (pagar
bambu) di kiri-kanannya. Jalan itu disebut lulurung.
Komponen lainnya adalah pintu gerbang atau gapura
kota yang
disebut kacakaca, yaitu dua pilar tembok tinggi
(seperti segi tiga siku-siku) yang
dibangun di kiri-kanan jalan (De Haan, II, 1911:
699-700; De Wilde, 1830: 38-39 dan Coolsma,
1881: 109). Pintu
gerbang ini dibangun di kiri-kanan Jalan Raya
Pos di dua tempat, yakni di bagian barat
dan di bagian timur kota. Pintu gerbang bagian
barat dibangun di daerah Andir sekarang (±
2 km dari ,Alun-alun ),
disebut Kaca-kaca Kulon. Pintu gerbang bagian
timur dibangun dekat jalan simpanglima sekarang
(± 1,5 km dari Alunalun),
disebut Kaca-kaca Wetan. Kedua pintu gerbang
tersebut dibangun di Jalan Raya Pos, karena
pada waktu itu jalan
tersebut merupakan satu-satunya jalan utama
untuk menuju Kota Bandung dari arah barat dan
timur35.Kota Bandung
dalam proses berdirinya sudah dicampuri kepentingan
pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pada awal
perkembangannya pun kota itu sudah diwarnai
oleh komponen kota kolonial, yaitu penjara dan
loji 36. Kedua bangunan
ini terletak di sebelah utara alun-alun. Penjara
tepatnya berlokasi di daerah Banceuy, sehingga
penjara itu dikenal
dengan nama Penjara Banceuy.
Pada awal berdirinya Kota Bandung baru memenuhi
kriteria kota secara demografis yaitu wilayah
tertentu tempat
sekelompok orang atau penduduk dalam jumlah
tertentu. Dalam istilah Sunda, tempat yang berfungsi
sebagai pusat
pemerintahan disebut dayeuh, yang berarti "kota"
dalam bahasa Indonesia. Kota dalam pengertian
itulah yang diberikan
kepada ibukota Kabupaten Bandung sebelum tempat
itu benar-benar memenuhi kriteria kota.
PERKEMBANGAN
KOTA BANDUNG
Pada
abad ke-19, perkembangan Kota Bandung, terutama
hingga pertengahan abad itu, berjalan sangat
lambat. Dalam
perkembangannya hingga awal abad ke-20, fungsi
Kota Bandung yang cukup menonjol adalah sebagai
pusat
pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat
pendidikan, khususnya untuk daerah Priangan,
Jawa Barat.
Sejak berdirinya (1810) hingga pertengahan tahun
1864, fungsi utama KotaBandung adalah sebagai
pusat
pemerintahan Kabupaten _ Bandung di lingkungan
Keresidenan Priangan yang beribukota di Cianjur.
Selama itu
pembangunan kota Bandung sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pemerintah kabupaten yang bersangkutan.
Tahun
1825 dibuat rencana pengembangan Kota Bandung
yang disebut Plan pengembangan kota dibuat oleh
Bupati R.A.
Wiranatakusumah U37 dan merupakan pets pertama
Kota Bandung.
Peta itu menunjukkan luas wllayah Kota Bandung
dengan Batas sebagai berikut: "Gedong Papak"
(di Jalan Aceh Kantor
Pemerintah Kota Bandung sekarang) merupakan
batas kota sebelah utara, Sungai Cibadak (Kaca-kaca
Kulon) batas
sebelah barat, Jalan Pungkur sekarang batas
sebelah selatan, dan daerah simpang lima sekarang
(Kaca kaca Wetan)
batas sebelah timur. Hal ini berarti pada tahun
1825 wilayah,KptaBandung masih kecil, dengan
tataruang kota masih
sederhana. Kondisi ini berlangsung hingga pertengahan
abad Ke-19.
Pada tahun 1850 Bupati R.A. Wiranatakusumah
IV (1846-1874) sebagai seorang arsitek merenovasi
bangunan
Pbndopo Kabupaten dan Masjid Agung Bandung.
Bagian bawah kedua bangunan itu diganti dengan
tembok batu dan
atapnya diganti dengan genting. Di bagian belakang
pendopo dibangun gedung tambahan. Sementara
itu, di bagian
barat kompleks pendopo dibangun rumah keluarga
bupafi. Pada tahun yang sama dibangun kantor
pengadilan dan bank
umum.
Berkembangnya Kota Bandung dan letak strategis
kota itu yang berada di bagian tengah Priangan,
telah mendorong
timbulnya gagasan Pemerintah Hindia Belanda
pada tahun 1856 untuk memindahkan ibukota Keresidenan
Priangan dari
Cianjur ke Bandung. Gaga-,an itu - karena berbagai
hal - baru direalisasikan pada tahun 1864. Berdasarkan
Besluit
Gubernur Jenderal tanggal 7 Agustus 1864 No.
18, Kota Bandung ditetapkan sebagai pusat pemerintahan
Keresidenan Priangan3'. Dengan demikian, sejak
itu KotaBandung memiliki fungsi ganda, yaitu
sebagai ibukota Kabupaten Bandung
sekaligus sebagai ibukota Keresidenan Priangan.
Pada waktu itu yang menjadi bupati Bandung adalah
R.A.
Wiranatakusumah IV (1846-1874).
Sejalan dengan perkembangan fungsinya, di Kota
Bandung dibangun gedung keresidenan di daerah
Cicendo (sekarang
menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat) dan
sebuah hotel pemerintah. Gedung keresidenan
selesai dibangun tahun
1867. Dalam pada itu, jalan jalan di dalam kota
berangsur-angsur diperbaiki dan jalan ke luar
kota pun bertambah
banyak.
Perkembangan Kota Bandung terutama terjadi setelah
transportasi kereta api beroperasi ke dari kota
itu sejak tahun
1884, karena Kota Bandung berfungsi sebagai
pusat kegiatan transportasi kereta api "lin
Barat"41 Berlangsungnya
transportasi kereta api telah mendorong berkembangnya
kehidupan di Kota Bandung. Hal, itu antara lain
ditunjukkan
oleh meningkatnya jumlah penduduk dari tahun
ke tahun.
Pada penghujung abad ke-19, penduduk golongan
Eropa yang jumlahnya sudah mencapai ribuan,
menuntut adanya
lembaga otonom yang dapat mengurus kepentingan
mereka. Sementara itu, pemerintah pusat menyadari
kegagalan
pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistis
berikut dampaknya. Oleh karena itu, pemerintah
sampai pada kebijakan
untuk mengganti sistem pemerintah dengan sistem
desentralisasi, bukan hanya desentralisasi
dalam bidang keuangan, tetapi juga desentralisasi
dalam pemberian hak otonomi bidang pemerintahan
(zelfbestuur).
Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bandung
di bawah pimpinan Bupati RAA. Martanagara (1893
1918) menyarnbut
baik gagasan pemerintah kolonial tersebut. Berlangsungnya
pemerintahan otonom di Kota Bandung, berarti
pemerintah
kabupaten mendapat dana-budget khusus dari pemerintah
kolonial.yang sebelumnya tidak pernah ada.
Berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatiewet)
yang dikeluarkan tahun 1903 dan surat keputusan
tentang desentralisasi (Decentralisasi Besluit)
serta Ordonansi Dewan
Lokal (Locale Raden Ordonantie) yang dibuat
tahun 1905, Kota Bandung sejak tanggal 1 April
1906 ditetapkan sebagai
gemeente (kotapraja) yang berpemerintahan otonom
.Ketetapan itu semakin memperkuat fungsi Kota
Bandung sebagai
pusat pemerintahan, terutama pemerintahan kolonial
Belanda di kota itu. Semula Gemeente Bandung
dipimpin oleh
Asisten Residen Priangan selaku ketua Dewan
Kota (Gemeenteraad), tetapi sejak tahun 1913
gemeente dipimpin oleh
burgemeester (walikota).
Pada awal kegiatannya, Pemerintah Gemeente Bandung
menggunakan lantai atas gedung Percetakan NV
Mij Vorkink
(kemudian menjadi Toko Buku Sumur Bandung di
Jalan Asia Afrika) sebagai kantor. Tidak lama
kemudian, kantor
Pemerintah Gemeente Bandung pindah ke "Gedong
Papak'44, Kantor Pemerintah Kota Bandung sekarang
(gedung
lama).
BANDUNG
SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN
Sejak
pertengahan abad ke-19, kegiatan perekonomian
di Kota Bandung cukup berkembang. Kegiatan itu
terutama
terjadi di Pasar Baru sebagai pasar induk yang
buka tiap hari, dan di warung-warung serta toko-toko
sederhana yang
berjumlah ratusan45). Sejalan dengan fungsinya
sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Priangan
(sejak 1864), Kota
Bandung pun berkembang menjadi pusat perekonomian
di Priangan. Hal itu terutama terjadi setelah
keluamya
UndangUndang Agraria (Agrarischewet) tahun 1870
dan Reorganisasi Priangan (Preanger Reorganisatie)
tahun 1871.
Akibat keluarnya Undang-Undang Agraria, banyak
pengusaha Eropa yang membuka perkebunan (kina,
teh, dan karet)
di sekitarKotaBandung. Sementara itu, perkebunan
kopi masih terus berlangsung, walaupun system
"Tanam Paksa"
(Kultuurstelsel dan Preangerstelsel) sudah dihapuskan
sejak tahun 1870. Salah satu kebijakan dari
Reorganisasi
Priangan adalah dinaikkannya harga kopi dari
f 10 tahun 1870 menjadi f 13 tahun 1871/1872,
kemudian meningkat lagi
menjadi f 14 pada tahuntahun berikutnya hingga
tahun 1880-an. Dalam pada itu, para petani di
sekitar Kota Bandung -
karena beban kerja wajib berkurang dan pajak
padi dihapuskan - dapat memproduksi hasil pertanian
yang laku dijual
(padi, jagung, kentang, buncis, kol, dll.).
Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan meningkatnya
kegiatan ekonomi perdagangan di Kota Bandung.
Faktor lain
yang menjadi penunjangnya adalah adanya transportasi
yang memadai, yaitu kereta api, sehingga hasil-hasil
pertanian
dari daerah pedalaman mudah diangkut ke pusat
kota untuk dipasarkan. Dalam hal ini, beras
dari Priangan, termasuk
dari Bandung sebagian dijual ke Batavia (Jakarta)
dan Jawa Tengah. Tapioka dari Bandung sebagian
besar dieksport ke
Eropa. Kegiatan ekonomi perdagangan juga ditunjukkan
oleh bertambahnya jumlah dan jenis toko di sekitar
Alun-alun
dan Jalan Braga. Sementara itu, di Kota Bandung
pabrik-pabrik, antara lain pabrik kina di Cicendo
(1896) dan pabrik es.
Sampai dengan dekade pertama abad ke-20, Bandung
merupakan produsen kina terbesar di dunia. Perkembangan
ekonomi perdagangan di Kota Bandung ditunjukkan
pula oleh berdiri dan berkembangnya toko-toko
besar dan
perusahaan-perusahaan dagang (firma) milik orang
Belanda dan Cina.
BANDUNG SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN
Kehidupan
pendidikan di Kota Bandung mulai menunjukkan
perkembangan sejak berdirinya sekolah pendidikan
calon
guru pribumi, yaitu Hollandsch Inlandsche Kweekschool,
disingkat HIK48. Sekolah ini didirikan hampir
bersamaan dengan pembangunan gedung keresidenan
(1864) dan dibuka tanggal 23 Mei 1866. HIK didirikan
atas desakan
beberapa tokoh masyarakat yang menaruh perhatian
besar terhadap pendidikan pribumi, antara Raden
Haji Muhammad
Musa, Penghulu Kepala di l imbangan (Garut)
dan K.F Holle, seorang humanis Belanda, sahabat
R.H. Muhammad
Musa, yang akrab bergaul dengan masyarakat Sunda.
Sekolah tersebut berlokasi di Merdekaweg (Jalan
Merdeka). Di
kalangan masyarakat Sunda, sekolah tersebut
dikenal dengan sebutan "Sakola Raja".
Guru-guru keluaran HIK pada umumnya menjadi
guru di sekolah-sekolah pribumi, bahkan ada
pula yang menjadi "mantri
guru" (hoofdondenmjzers) Sekolah Kelas
Dua. Hal ini menyebabkan pendidikan bagi orang
pribumi di Bandung
khususnya dan di Jawa Barat umumnya semakin
meningkat, karena hampir semua guru yang mengajar
di sekolahsekolah
pribumi di Jawa Barat berasal dari HIK Bandung.
Tahun 1870 di daerah Kabupaten Bandung berdiri
sekolah umum/ sekolah rakyat 51, satu di antaranya
berdiri tidak jauh
dari HIK ke sebelah utara52. Sekolah itu biasa
digunakan sebagai tempat praktek mengajar murid-murid
HIK Sementara
itu, sejak pertengahan abad ke-19, beberapa
buah sekolah pemerintah (untuk golongan Eropa)
sudah berdiri di
KotaBandung. Sekolah d imaksud adalah Europeesche
Lagere School. Pada kurun waktu tahun 1871-1872,
di Bandung,
jumlah sekolah itu ditingkatkan.
Untuk memenuhi kebutuhan pegawai pribumi yang
terdidik, pada tahun 1879 n daerah Yegallega
dibangun Hoof
denschoo), yaitu sekolah khusus untuk mendidik
calon-calon pegawai pribumi tingkat menengah,
sehingga sekolah itu
disebut juga "Sekolah Pamongpraja".
Pada tahun 1900, sekolah itu berubah menjadi
OSVIA (Opleidingschool voor
Inlandsche Ambtenaren = Sekolah Pendidikan Calon
Pegawai Bumiputera). Masyarakat Sunda menyebutnya
"Sakola
Menak", karena murid-muridnya terdiri atas
anak-anak golongan menak, seperti bupati, patih,
wedana, dan lain-lainT.
Pada awal abad ke-20 berdiri sekolah khusus
untuk wanita yang dirintis oleh Raden Dewi Sartika.
Sekolah ini semula
bertempat di kompleks pendopo, kemudian pindah
ke Ciguriang55. Sarana pendidikan tersebut pada
gilirannya
mendorong berkembangnya kehidupan di KotaBandung,
khususnya perkembangan bidang pendidikan, sehingga
Kola
Bandung menjadi pusat pendidikan di daerah Jawa
Barat
Ketiga fungsi utama kota Bandung tersebut di
atas, satu sama lain saling berkaitan dan saling
menunjang. Sejalan
dengan fungsi-fungsi kota itu, prasarana dan
sarana/fasilitas kota terus berkembang, termasuk
sarana hiburan-rel ieasi,
sehinggaKotaBandung dijuluki "Kota Kern
bang" dan kemudian "hrgs van Java"
Semua itu telah menyebabkan terjadinya
perubahan sosial, baik yang bersifat horizontal
maupun vertikal.
Disadur
dari Buku Sejarah Kota-Kota Lama Di Jawa Barat,
Dr. Nina Lubis, M.S., dkk., 2000
